Parikmalintang - Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlidungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan. Dengan demikian, pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, tindak kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam rangka Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal PMI Untuk Kabupaten Padang Pariaman Berjaya, melalui Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menggelar kegiatan Sosialisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Informasi Peluang Kerja Luar Negeri Program BP2MI yang bertempat di Hall IKK Kabupaten Padang Pariaman di Parikmalintang pada Rabu (20/07/2022). "Sosialisasi ini merupakan bentuk sinergitas BP2MI dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sekaligus komitmen Pemkab Padang Pariaman yang kuat untuk memajukan daerah, mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemuda Padang Pariaman memenfaatkan peluang kerja di luar negeri, "Ujar Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Pasifik, Seriulina Tarigan. Seriulina mengatakan, ini adalah bukti kuat komitmen dan keberpihakan Bupati Padang Pariaman kepada rakyatnya serta kesadaran sebagai Kepala Daerah dalam memahami tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Komitmen juga direalisasikan dengan bukti nyata melalui MoU BP2MI dengan Bupati Padang Pariaman pada 8 September 2021 lalu. "Hingga saat ini penempatan PMI nonprosedural masih marak di berbagai daerah di Indonesia. Sosialisasi bersama dengan stakeholder seperti ini merupakan salah satu cara agar kita bisa mencegah Calon PMI dari calo yang mengiming imingi gaji tinggi dan kemudahan persyaratan untuk bekerja di luar negeri, "Ungkap Ulina. Ditempat yang sama, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor menyebutkan peran negara dalam melaksanakan perlindungan PMI yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. "Ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Tentunya bertujuan terciptanya mekanisme koordinasi yang efektif sehingga tidak ada lagi tumpang tindih wewenang masing-masing instansi. Pemerintah wajib memfasilitasi proses warganya untuk bekerja ke luar negeri, "Kata Afriansyah. Afriansyah Noor mengimbau bagi Dinas Ketenagakerjaan di daerah untuk menyebarkan informasi ini secara masif serta sosialisasi langsung ke masyarakat tata cara menjadi PMI dan tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan perlindungan PMI tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat saja, akan tetapi juga perlu melibatkan pemangku kepentingan lainnya. Kita semua menjadi kunci penting dan harus bekerja sama dalam mengawal pencegahan pengiriman PMI secara nonprosedural, "Tutup Afriansyah. Selanjutnya, Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur menyebutkan pentingnya keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan skill. Menurutnya BLK bisa digunakan sebagai penunjang dan modal untuk bekerja di luar nageri sebagai calon PMI, sehingga mereka tidak diperlakukan semena-mena di negara tempat mereka bekerja. Adapun kegiatan Sosialisasi ini dihadiri sekitar 120 peserta yang terdiri dari perwakilan instansi terkait di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman, diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Rudy Repenaldi Rilis, S.STP. MM, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat, para Camat se Kabupaten Padang Pariaman, perwakilan sekolah dan pelajar di Lingkungan Kab. Padang Pariaman serta Stakeholder terkait. Setelah kegiatan Sosialisasi di Kantor Bupati Padang Pariaman, BP2MI, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI serta Bupati Padang Pariaman mengunjungi Politeknik Pelayaran Sumatera Barat yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan dan memberikan kuliah umum bagi para Taruna/i di sana. Ditempat terpisah, Camat Batang Gasan, Armedes, SE.MM mengatakan bahwa mengingat dihari dan waktu yang sama akan tetapi tempat berbeda, bahwa kegiatan ini adalah sangat penting bagi kita semua, maka Armedes menugaskan langsung Sekretaris Kecamatan Batang Gasan, Dawanis, SE. Untuk mewakilinya, berhubung beliau juga menghadiri langsung acara Rapat Koordinasi Tim PORA di Anai Land Resort Kanagarian Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.